JAKARTA (Arrahmah.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan pelaksanaan aksi Women’s March yang diwarnai orasi dan pengibaran bendera LGBT.
MUI menilai penyandingan bendera LGBT dengan bendera Palestina dalam aksi tersebut telah mencederai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, kepada awak media di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan bahwa perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina tidak seharusnya dimanfaatkan untuk membawa agenda lain yang berkaitan dengan kampanye LGBT.\
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu,” kata Kiyai Cholil Nafis.
Menurutnya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan persoalan kemanusiaan yang harus dibedakan dari upaya mendorong penerimaan atau pengesahan LGBT di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa dukungan suatu kelompok terhadap Palestina tidak serta-merta membuat seluruh agenda yang dibawanya harus diterima.
“Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” tegasnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah itu juga mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Kiyai Cholil menyatakan bahwa perkawinan dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.
“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak, tetapi kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin dalam undang-undang pernikahan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kiyai Cholil mengajak masyarakat dan lembaga keagamaan untuk bersikap tegas terhadap kampanye LGBT yang dinilainya bertentangan dengan norma agama.
Ia bahkan menyampaikan kekhawatirannya apabila umat Islam tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap gerakan tersebut.
“Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu,” ungkapnya.
Meski demikian, Kiyai Cholil menegaskan bahwa pemerintah tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang memiliki perbedaan pandangan maupun identitas.
Namun, menurutnya, perlindungan terhadap warga negara tidak harus dimaknai sebagai bentuk persetujuan atau pengesahan terhadap seluruh perilaku dan agenda yang mereka suarakan.
“Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan dengan mentolerir,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)
0 Komentar